Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) menekankan konflik di Aceh bukan terkait syariah, melainkan akibat ketidakadilan ekonomi.
JK juga meminta agar dana otonomi khusus (otsus) untuk provinsi Aceh diperpanjang demi menutup ketertinggalan ekonomi Aceh dibandingkan daerah lain di Sumatera.
Permintaan itu disampaikan JK dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, terkait Revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Kamis (11/9/2025).
JK pun mengingatkan, dana otsus adalah salah satu poin utama dalam perjanjian damai Helsinki, yang kemudian dituangkan ke dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
Kreatif: Safira Nurulita
Produser: Elizabeth Ayudya Ratna Rininta